Oleh : Surya Dharma, S.Sos*
“Sebagai barometer multi-dimensi pembangunan di propinsi Sumatera Utara, kota Medan menjadi begitu popular untuk dijadikan standar kemajuan bagi daerah-daerah lainnya di Sumatera Utara. Maka, kesuksesan kota Medan melaksanakan Pilkada dalam artian demokrasi berikut tahapan-tahapannya akan turut memberikan warna dalam pelaksanaan Pilkada pada daerah-daerah lain di sekitarnya”.
Demokrasi yang merupakan gagasan pikiran masyarakat banyak yang ditandai dengan mendominasinya hak-hak dasar masyarakat untuk sebisa mungkin diformulasikan dalam regulasi yang mendukungnya. Selain itu, demokrasi juga merupakan manifestasi atas peradaban suatu masyarakat yang seiring perjalanan waktu kemudian menjadi salah satu tolak ukur yang sangat sering muncul dalam wacana-wacana pembangunan daerah, terutama pada daerah yang sedang membangun pilar-pilar keutuhan demokrasi dan birokasi dalam bingkai tatanan nilai-nilai berbangsa dan bernegara yang komprehensif.
Dalam kerangka itulah segala jenis Pemilihan Umum dilaksanakan di negeri ini. Salah satu jenis Pemilihan Umum yang paling sering diselenggarakan di negeri ini tentu saja adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang lebih populer disebut dengan singkatan “Pilkada”, yang Insya Allah akan diselenggarakan di kota Medan yang kita cintai ini pada bulan mei mendatang.
Sebelas nama calon sudah mulai menampakkan keseriusannya melalui pendaftaran mereka sebagai calon walikota dan calon wakil walikota ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan. Berbagai alat peraga beserta simbol-simbolnya juga seolah tak mau kalah ikut menyemarakkan pesta domokrasi lima tahunan ini. Beragam asosiasi dan organisasi pun tak ketinggalan mulai sibuk mensosialisasikan dukungannya pada pasangan calon/kandidat tertentu. Di antara calon-calon yang bertarung kali ini terlihat sederetan nama-nama pemain lama yang kini muncul kembali, namun pemain baru pun tidak kalah optimis untuk ikut bertarung dalam memperebutkan kursi nomor 1 di kota Medan ini.
Sebagai sebuah catatan yang berasal dari pengamatan serta penelitian di lapangan, terdapat sebuah kesan negatif - dalam (hampir) setiap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada - bahwa dengan sebelah mata tertutup, para kandidat sering kali menganggap masyarakat yang merupakan objek utama dalam Pilkada sebagai barisan semut hitam yang setiap saat selalu setia mendengar dan melaksanakan titah dari sang raja. Merasa sebagai seorang raja, sang kandidat pun dengan tenang dan yakin memproduksi program-program yang di dalamnya 100% atensi masyarakat menjadi penentunya. Lalu segala cara pun dilakukan demi terpenuhinya aspek penentu tadi. Maka menjanjikan dan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat untuk menghadiri kegiatan A, B, C, dan seterusnya seakan menjadi realitas pandangan mata yang memang salah namun sudah umum untuk diketahui dalam setiap even Pemilihan.
Terkait dengan hal tersebut, ada pesan - segaligus warning – buat para kandidat yang akan bertarung. Bahwa secara sadar atau tidak, ada sisi yang terlewatkan oleh para kandidat-kandidat tersebut, yakni sisi moral kemanusiaan yang berdiri di atas nilai-nilai kebenaran. Artinya, masyarakat juga mampu melihat dengan mata hatinya mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang layak dipilih dan mana pula yang lebih layak untuk dicemoohi. Dicemoohi dalam artian politik, yakni diambil uangnya namun mereka (masyarakat) tetap memilih kandidat pilihan hatinya.
Kompleksitas permasalahan kehidupan yang dirasakan masyarakat kelas menengah ke bawah pun merupakan aspek mendasar yang tak akan mampu dikaburkan atau dihapus dengan janji dan rekayasa apa pun. Birokrasi yang berbelit untuk masyarakat kecil namun lancar dan singkat untuk kaum bojuis, bobroknya moral para pejabat dan aparatur negara yang sesungguhnya disumpah untuk melayani masyarakat, realitas yang berbanding terbalik antara amanat Undang-Undang untuk menghadirkan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat dengan mencekiknya biaya pendidikan anak-anak kita. Tentu saja fenomena yang membukit ini bukanlah kondisi yang terjadi selama beberapa hari belakangan ini saja, melainkan kita hampir tidak pernah melewati hari tanpa kehadiran realitas yang menyesakkan dada tersebut. Sehingga, sedari detik ini pun kita sudah dapat memprediksikan apa-apa saja gebrakan dan program yang akan dilakukan oleh para kandidat pemburu “MEDAN 1” tersebut.
Namun kita memahami sebagaimana pola pemahaman yang baik dan benar, bahwa merubah sistem jauh lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama dari pada memindahkan sebuah gunung atau arus air sungai. Kehadiran beberapa tokoh muda dan bermunculannya partai-partai baru pun langsung mendapat apresiasi positif dari masyarakat yang sudah muak dengan budaya lama para politikus busuk yang hanya menjadikan mereka sebagai alat mainan di saat dibutuhkan saja, namun setelah itu dicampakkan begitu saja.
Kini pertarungan Pilkada Kota Medan tidak hanya akan dimeriahkan oleh banyaknya pasangan calon dan wakilnya saja, namun turut juga diramaikan oleh program-program ‘tebar pesona’ dari masing-masing kandidat dengan model dan kreasi yang beragam pula sebagai bentuk perimbangan atas beragamnya opini serta persepsi masyarakat terhadap Pilkada dan calon peserta Pilkada itu sendiri. Dari sini lah kita akan bisa melihat siapa sesungguhnya yang memiliki karakteristik seorang pemimpin dan siapa pula yang hanya memiliki ‘libido politik’, sehingga dengan jelas memperlihatkan ambisinya untuk menjadi pemenang dalam Pilkada kali ini.
Sekali lagi, segala bentuk pemilihan yang diselenggarakan, pada dasarnya hanyalah untuk kepentingan masyarakat. Dan pada akhirnya masyarakat pulalah yang akan menentukan kepada siapa kita akan menyerahkan kursi terhormat nomor satu di kota Medan ini, kepada seorang Pemimpinkah, atau kepada (orang yang berambisi untuk menjadi) Pemenang?
Ladies and Gentlemen, tentukan pilihanmu sekarang…!!!
Wallahu a’lam bish shawab
*Alumni FISIP UISU, Mantan Peneliti LIPSSUM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar